Evaluasi

Bidang Kajian: Administrasi Publik, Hukum Tata Negara, Pembangunan Daerah
Tanggal Publikasi: 2026

Ringkasan Eksekutif

Dua dekade setelah penandatanganan Perjanjian Helsinki dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh telah mengalami transformasi besar dalam aspek keamanan, politik, dan pembangunan. Otonomi Khusus (Otsus) memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Aceh serta dukungan fiskal yang signifikan melalui Dana Otonomi Khusus.

Meskipun berhasil menjaga perdamaian dan stabilitas politik, berbagai indikator menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan besarnya sumber daya fiskal yang diterima. Tingkat kemiskinan Aceh masih menjadi yang tertinggi di Sumatera, sementara ketergantungan terhadap transfer fiskal pusat masih relatif tinggi.

Policy brief ini menilai bahwa momentum 20 tahun Otonomi Khusus harus menjadi titik evaluasi strategis untuk merumuskan arah pembangunan Aceh pasca-2027 ketika skema Dana Otsus mulai berkurang secara signifikan. Fokus kebijakan perlu bergeser dari pembangunan berbasis belanja pemerintah menuju pembangunan berbasis produktivitas, investasi, inovasi, dan penguatan ekonomi daerah.

Mengapa Isu Ini Penting?

Otonomi Khusus Aceh lahir sebagai bagian dari penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Selama hampir 20 tahun, Aceh memperoleh berbagai keistimewaan, antara lain:

Kewenangan pemerintahan yang lebih luas.
Pengelolaan kekhususan berbasis syariat Islam.
Pembentukan partai politik lokal.
Dana Otonomi Khusus dalam jumlah besar.
Skema bagi hasil sumber daya alam yang lebih besar dibanding daerah lain.

Namun, muncul pertanyaan mendasar:

Apakah Otonomi Khusus telah berhasil mengubah Aceh menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi dan unggul dalam tata kelola pemerintahan?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan mengingat berakhirnya periode utama Dana Otsus dalam beberapa tahun ke depan.

Gambaran Capaian 20 Tahun Otonomi Khusus Keberhasilan

1. Perdamaian yang Berkelanjutan
Keberhasilan terbesar Otsus adalah menjaga stabilitas keamanan pasca konflik. Aceh berhasil bertransformasi dari wilayah konflik menjadi daerah yang relatif aman dan stabil.

2. Demokrasi Lokal yang Berkembang
Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki partai politik lokal sebagai bagian dari implementasi perjanjian damai.

3. Peningkatan Infrastruktur Dasar
Jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur pemerintahan berkembang secara signifikan dibandingkan kondisi pasca-tsunami dan pasca-konflik.

4. Penguatan Identitas Lokal
Pelaksanaan syariat Islam dan pengakuan terhadap kekhususan Aceh menjadi bagian dari identitas sosial-politik yang khas dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan yang Masih Dihadapi

1. Tingkat Kemiskinan Masih Tinggi
Meskipun menerima alokasi fiskal yang besar selama hampir dua dekade, Aceh masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera.

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2. Ketergantungan Fiskal
Sebagian besar APBA dan APBK masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berkembang secara optimal.

3. Lemahnya Hilirisasi Ekonomi
Aceh memiliki potensi besar pada sektor:

Pertanian
Perkebunan
Perikanan
Pariwisata
Energi

Namun sebagian besar masih berada pada tahap produksi primer dengan nilai tambah yang rendah.

4. Kualitas Tata Kelola

Masih terdapat tantangan dalam:

Efektivitas belanja publik.
Pengawasan penggunaan dana.
Perencanaan pembangunan jangka panjang.
Sinkronisasi kebijakan provinsi dan kabupaten/kota.

5. Persiapan Pasca Dana Otsus
Pengurangan Dana Otsus berpotensi menimbulkan tekanan fiskal apabila tidak diantisipasi melalui strategi peningkatan PAD dan investasi daerah.

Analisis Kebijakan
Skenario 1: Melanjutkan Pola Saat Ini

Keuntungan:
Stabilitas birokrasi terjaga.
Tidak memerlukan perubahan besar.

Risiko:
Ketergantungan fiskal berlanjut.
Daya saing ekonomi stagnan.
Skenario 2: Reformasi Tata Kelola Dana Otsus

Keuntungan:
Efektivitas anggaran meningkat.
Fokus pada hasil pembangunan.

Risiko:
Membutuhkan perubahan kelembagaan yang signifikan.
Skenario 3: Transformasi Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah

Keuntungan:
Mengurangi ketergantungan pusat.
Menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Risiko:
Membutuhkan investasi jangka panjang.
Hasil tidak dapat diperoleh secara instan.
Rekomendasi Kebijakan Pusaka Institute

1. Menyusun Grand Design Aceh Pasca-Otsus 2045
Aceh memerlukan peta jalan pembangunan jangka panjang yang tidak lagi bergantung pada Dana Otsus sebagai instrumen utama pembangunan.

2. Mengalihkan Fokus Belanja dari Infrastruktur ke Produktivitas

Prioritas anggaran perlu diarahkan pada:

Pengembangan UMKM.
Industri halal.
Hilirisasi pertanian dan perikanan.
Ekonomi digital.
Inkubator bisnis daerah.

3. Membangun Dana Abadi Aceh
Sebagian penerimaan daerah perlu dialokasikan untuk pembentukan dana abadi yang dapat menopang pembangunan jangka panjang.

4. Memperkuat Investasi dan Kemudahan Berusaha

Pemerintah Aceh perlu meningkatkan daya tarik investasi melalui:

Penyederhanaan perizinan.
Kepastian regulasi.
Penguatan kawasan ekonomi strategis.

5. Meningkatkan Akuntabilitas Dana Otsus
Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja yang dapat diakses publik sehingga penggunaan Dana Otsus lebih transparan dan terukur.

6. Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai Mitra Pembangunan

Universitas perlu dilibatkan secara sistematis dalam:

Penyusunan kebijakan.
Kajian pembangunan.
Pengembangan inovasi daerah.
Inkubasi kewirausahaan.
Perspektif Pusaka Institute

Setelah 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus, pertanyaan yang perlu dijawab bukan lagi apakah Aceh membutuhkan Otsus, melainkan bagaimana Otsus dapat menjadi jembatan menuju kemandirian daerah.

Keberhasilan Otonomi Khusus tidak hanya diukur dari besarnya dana yang diterima, tetapi dari kemampuan Aceh menciptakan masyarakat yang sejahtera, pemerintahan yang efektif, ekonomi yang kompetitif, dan generasi muda yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Momentum evaluasi 20 tahun Otonomi Khusus harus digunakan untuk menggeser paradigma pembangunan Aceh dari “daerah penerima transfer” menjadi “daerah penghasil nilai tambah dan pusat pertumbuhan baru di kawasan barat Indonesia.”

Kata Kunci

Otonomi Khusus Aceh, UUPA, Dana Otsus, Pemerintahan Aceh, Pembangunan Daerah, Tata Kelola Publik, Kemandirian Fiskal, Perdamaian Aceh, Kebijakan Publik, Pusaka Institute.

Penulis: Tim Kajian Kebijakan Pusaka Institute
Pusat Kajian Alternatif (PUSAKA)
Driving Changes – Shaping Futures